Buruh se-ASEAN Dorong Upah Layak dan Antisipasi PHK Massal Akibat AI
Para buruh dari seluruh negara ASEAN menggelar aksi serentak untuk menuntut kenaikan upah layak dan antisipasi potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) massal akibat revolusi industri digital dan kecerdasan buatan (AI). Aksi yang digelar pada Rabu (15/5) ini melibatkan ribuan buruh dari Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam, dan Myanmar yang menuntut perlindungan yang lebih baik bagi pekerja di tengah transformasi digital yang semakin cepat.
Tuntutan Upah Layak Menjadi Fokus Utama
Koalisi serikat buruh se-ASEAN menyoroti bahwa upah minimum di sebagian besar negara anggota masih belum mencukupi kebutuhan hidup layak. Menurut data yang dihimpun koalisi, terdapat celah yang signifikan antara upah minimum dengan upah hidup layak (living wage) di seluruh negara ASEAN.
"Kami meminta pemerintah-pemerintah ASEAN untuk meninjau kembali kebijakan upah minimum yang selama ini cenderung hanya mengikuti standar hidup minimal, bukan hidup layak," ujar Ketua Koalisi Buruh ASEAN, Budi Santoso dalam konferensi pers virtual yang diikuti oleh perwakilan dari enam negara.
Di Indonesia, misalnya, buruh menuntut kenaikan upah minimum regional (UMR) minimal 15 persen dari level saat ini. Menurut Aliansi Serikat Pekerja Indonesia (ASPI), kenaikan ini diperlukan untuk mengimbangi tingkat inflasi yang terus meningkat dan menyesuaikan dengan standar hidup layak yang telah ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik.
Kecemasan Atas PHK Massal Akibat AI
Selain tuntutan upah, buruh juga mengekspresikan kecemasan yang semakin besar terhadap potensi PHK massal akibat adopsi teknologi AI dan otomasi di berbagai sektor industri. Koalisi meminta pemerintah untuk membuat kebijakan transisi yang adil bagi pekerja yang terdampak teknologi.
"Kami tidak menentang kemajuan teknologi, tetapi kami menuntut perlindungan bagi pekerja yang akan kehilangan pekerjaan akibat otomasi," jelas seorang buruh asal Thailand, Naree Srisawat, yang bekerja di sektor manufaktur.
Data dari Organisasi Buruh Internasional (ILO) menunjukkan bahwa sekitar 40 persen pekerja di negara-negara ASEAN berisiko tinggi kehilangan pekerjaan akibot otomasi dalam dekade mendatang. Sektor yang paling rentan antara lain manufaktur, tekstil, dan jasa administratif.
Aksi Serentak di Beberapa Negara
Aksi ini digelar secara serentak di beberapa ibu kota negara ASEAN. Di Jakarta, ribuan buruh dari berbagai serikat melakukan aksi jalan kaki dari Bundaran HI ke Gedung DPR/MPR. Sementara itu di Kuala Lumpur, buruh menggelar demonstrasi di depan gedung parlemen dengan membawa spanduk bertuliskan "Upai Layak, Bukan Upai Lapar".
Di Bangkok, buruh Thailand menggelar aksi damai di depan kantor Perdana Menteri dengan menuntung pemerintah untuk mempercepat implementasi sistem jaminan kesejahteraan sosial bagi pekerja informal dan informal.
Sementara itu di Manila, buruh Filipina menggelar aksi di dekat kantor presiden dengan menuntut pemerintah untuk tidak menandatangani perjanjian perdagangan baru yang dianggap merugikan pekerja lokal.
Respon Pemerintah dan Pihak Terkait
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan telah menerima tuntutan buruh dan berjan akan melakukan evaluasi kebijakan upah minimum. "Kami akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap formula perhitungan upah minimum agar lebih adil dan memenuhi kebutuhan hidup layak," ujar Deputi Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Industrial, Ahmad Deni.
Di tingkat regional, ASEAN Social Security Administration (ASSA) juga menyatakan akan membahas masalah perlindungan pekerja di era digital dalam agenda pertemuan mendatang. "Kami sedang mempersiapkan kerangka kebijakan untuk menghadapi tantangan transformasi digital di bidang ketenagakerjaan," ujar Sekretaris Jenderal ASSA, Dr. Lisa Wong.
Sementara itu, para pelaku industri menyatakan kesiapan mereka untuk berdialog dengan buruh namun menekankan bahwa kenaikan upah harus disesuaikan dengan kondisi ekonomi perusahaan. "Kami menghormati tuntutan buruh, namun kenaikan upah yang berlebihan dapat merugikan industri terutama bagi UMKM yang masih dalam proses pemulihan pasca pandemi," ujar Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Kamdani.
Aksi buruh ASEAN ini diperkirakan akan berlanjut dengan gelaran forum regional yang akan membahas secara mendalam masalah ketenagakerjaan di tengah transformasi digital dan globalisasi. Buruh berharap pemerintah dan pihak industri dapat memberikan respons yang konkret atas tuntutan mereka dalam waktu dekat.
Komentar (0)