Jaga Harga Pangan, Mendagri Tekankan Pentingnya Bansos & Operasi Pasar
Menjelang akhir tahun, pemerintah kembali menggencarkan upaya menjaga stabilitas harga pangan di tengah tantangan ekonomi global dan domestik. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menekankan pentingnya dua pilar utama dalam menjaga ketahanan pangan, yaitu bantuan sosial (bansos) dan operasi pasar yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah
Menurut Tito Karnavian, stabilitas harga pangan menjadi krusial karena berdampak langsung pada kehidupan masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah. Dalam rapat koordinasi yang dihadiri para gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia, Mendagri menekankan perlunya sinergi yang erat antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengatasi fluktuasi harga.
"Kita harus pastikan bahwa akses pangan tetap terjaga dengan harga yang terjangkau. Itu sebabnya operasi pasar dan distribusi bansos harus berjalan efektif," ujar Tito dalam siaran pers yang diterima wartawan, Rabu (15/11).
Operasi Pasar sebagai Sarana Penstabil Harga
Operasi pasar telah menjadi instrumen andalan pemerintah untuk menekan harga pangan di tingkat konsumen. Program ini melibatkan koordinasi antara pemerintah daerah dengan pengelola pasar tradisional dan modern untuk menyediakan komoditas pokok dengan harga lebih murah.
Data dari Kementerian Dalam Negeri menunjukkan bahwa sejak Januari hingga Oktober 2023, sebanyak 34 provinsi telah menyelenggarakan operasi pasar sebanyak 12.743 kali dengan total partisipasi pedagang mencapai 86.521 orang. Jumlah komoditas yang disalurkan mencapai 1,2 juta ton dengan nilai transaksi Rp 4,8 triliun.
"Operasi pasar tidak hanya menekan harga tetapi juga meningkatkan daya beli masyarakat. Kita terus memantau ketersediaan stok di pasar-pasar tradisional untuk mengantisipasi lonjakan harga menjelang Lebaran dan Natal," jelas Tito.
Bantuan Sosial sebagai Jaring Pengaman
Selain operasi pasar, pemerintah juga mengandalkan program bantuan sosial sebagai jaring pengaman bagi keluarga rentan. Program ini mencakup bantuan langsung tunai (BLT), bantuan sembako, serta program pemberian kartu tanda penerima manfaat (KPM).
Menurut data Kementerian Sosial, sebanyak 20,8 juta keluarga menerima bansos dalam program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk triwulan IV 2023. Total angka tersebut meningkat dibandingkan periode sebelumnya yang hanya 19,5 juta keluarga.
"Kita harus pastikan bansos tepat sasaran dan tepat waktu. Setiap rupiah yang diberikan harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan," tegas Mendagri.
Tantangan di Lapangan
Meski memiliki program-program komprehensif, pemerintah masih menghadapi berbagai tantangan dalam menjaga stabilitas harga pangan. Beberapa di antaranya meliputi keterbatasan infrastruktur distribusi, lonjakan harga bahan bakar minyak (BBM) yang memengaruhi biaya transportasi, serta dampak perubahan iklim yang mengancam produksi pertanian.
Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah daerah diminta untuk mempercepat pembangunan infrastruktur pasar dan peningkatan sistem distribusi. Selain itu, pemerintah pusat juga berencana menambah stok cadangan pangan nasional untuk antisipasi krisis.
Monitoring dan Evaluasi
Untuk memastikan program berjalan efektif, Mendagri memerintahkan seluruh kepala daerah untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. Setiap provinsi wajib melaporkan kondisi harga pangan secara real-time melalui aplikasi monitoring yang telah dikembangkan Kementerian Dalam Negeri.
"Kita tidak akan berhenti berupaya menjaga stabilitas harga pangan. Setiap upaya akan kita lakukan selama harga komoditas pokok masih dianggap memberatkan masyarakat," pungkas Tito Karnavian.
Dengan berbagai langkah yang telah diambil, pemerintah berharap stabilitas harga pangan dapat terjaga hingga akhir tahun dan menjelang tahun depan. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci utama dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan.
Komentar (0)