Video:Beras Subsidi Diduga Dioplos, Kerugian Negara Diestimasi Rp 89 T

Beras Subsidi Diduga Dioplos, Kerugian Negara Diestimasi Rp 89 T

Dugaan penyelundupan beras subsidi dengan modus dioplos beras impor kembali mencuat ke permukaan. Kasus ini diduga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 89 triliun. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang menyelidiki kasus ini setelah adanya laporan dari sejumlah pihak terkait praktik penyelewengan program beras nasional.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, beras impor yang seharusnya masuk ke dalam program beras nasional ternyata dioplos dengan beras lokal sebelum diedarkan ke masyarakat. Modus ini memungkinkan para pelaku usaha mendapatkan keuntungan lebih besar dengan memanfaatkan selisih harga antara beras impor dan beras lokal.

Dugaan Penyelewengan Program Subsidi

Sumber di KPK menjelaskan bahwa beras impor yang masuk dalam kerangka program beras nasional seharusnya disalurkan langsung kepada keluarga miskin melalui program sembako subsidi. Namun, dalam praktiknya, beras impor tersebut dicampur dengan beras lokal yang kemudian dijual di pasar dengan harga lebih tinggi.

"Kita mendapat laporan bahwa ada beras impor yang seharusnya masuk dalam program subsidi ternyata dioplos dengan beras lokal lalu dijual di pasar dengan harga pasar," ujar sumber yang tidak mau disebutkan namanya.

Dalam kasus ini, KPK telah memeriksa sejumlah saksi termasuk pejabat di Kementerian Perdagangan dan Bulog. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengungkap dugaan adanya jaringan penyelundupan yang melibatkan pejabat dan pengusaha.

Modus Dioplos Beras Impor

Modus yang digunakan dalam kasus ini cukup rumit. Beras impor yang masuk melalui pelabuhan-pelabuhan besar di Indonesia kemudian dibawa ke gudang-gudang penyimpanan. Di sanalah beras impor dicampur dengan beras lokal yang memiliki kualitas lebih rendah.

Setelah dioplos, beras hasil campuran ini kemudian dikemas ulang dengan merek beras nasional dan disalurkan ke pasar tradisional serta pasar modern. Dengan cara ini, para pelaku usaha mendapatkan keuntungan dari selisih harga antara beras impor yang subsidi dengan beras lokal yang dijual dengan harga pasar.

Sumber di KPK menambahkan bahwa praktik ini telah berlangsung selama bertahun-tahun dan melibatkan jaringan yang luas. "Kasus ini tidak melibatkan satu atau dua orang, tapi ada jaringan yang cukup kompleks," jelas sumber tersebut.

Kerugian Negara yang Besar

Estimasi kerugian negara akibat praktik ini mencapai Rp 89 triliun. Angka ini diperoleh dari perhitungan selisih harga beras impor subsidi dengan harga beras pasar yang diterima oleh para pelaku usaha.

Dalam program beras nasional, pemerintah menyediakan beras impor dengan harga yang lebih murah bagi keluarga miskin. Namun, jika beras tersebut dioplos dan dijual dengan harga pasar, maka manfaat subsidi tidak sampai kepada penerima yang berhak.

"Kerugian negara ini sangat signifikan dan merugikan masyarakat miskin yang seharusnya menjadi penerima manfaat," kata sumber tersebut.

Tanggapan Pemerintah

Kementerian Perdagangan dan Bulog telah memberikan tanggangan terkait dugaan ini. Kepala Bulog Budi Waseso mengatakan bahwa pihaknya sedang melakukan internal audit untuk mengungkap adanya praktik dioplos beras subsidi.

"Kami sedang melakukan pemeriksaan internal untuk memastikan tidak ada praktik yang merugikan negara dan masyarakat. Jika ada dugaan pelanggaran, kami akan tegas menindak," ujar Budi Waseso.

Sementara itu, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan bahwa pemerintah akan memberikan sanksi tegas bagi pelaku penyelundupan beras subsidi. "Kami tidak akan mengabaikan adanya praktik yang merugikan negara dan masyarakat," kata Zulkifli.

Langkah Pemberantasan Korupsi

KPK telah membentuk tim khusus untuk menyelidiki kasus ini. Tim tersebut akan memeriksa sejumlah saksi dan mengumpulkan bukti-bukti untuk menuntut para pelaku.