Ada Risiko di UU Satu Data Indonesia, dari Data Pribadi-Pasal Karet

Ada Risiko di UU Satu Data Indonesia, dari Data Pribadi hingga Pasal Karet

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Sistem dan Kepatuhan Satu Data (UU Satu Data) telah resmi menjadi landasan hukum baru dalam pengelolaan data di Indonesia. UU ini diharapkan dapat memudahkan akses data antarinstansi pemerintah serta meningkatkan efisiensi layanan publik. Namun, di balik tujuan mulia tersebut, terdapat potensi risik yang signifikan yang perlu menjadi perhatian serius, mulai dari masalah privasi data pribadi hingga adanya pasal-pasal yang terlalu luas dan bersifat karet.

Kebebasan Data vs Privasi Pribadi

UU Satu Data Indonesia bertujuan untuk menciptakan satu sistem data nasional yang terintegrasi dan terpadu. Melalui sistem ini, data-data yang sebelumnya tersebar di berbagai kementerian dan lembaga pemerintah diharapkan dapat saling terhubung. Tujuannya adalah untuk memudakan perizinan, percepatan pembangunan infrastruktur, serta peningkatan kualitas layanan publik. Namun, integrasi data pada skala sebesar ini menimbulkan kekhawatiran besar terkait privasi data pribadi warga.

Data-data yang akan terintegrasi mencakup informasi identitas penduduk, data kependudukan, data ekonomi, data kesehatan, hingga data pemerintahan. Dengan semua data ini terpusat dalam satu sistem, potensi penyalahgunaan menjadi sangat tinggi. Ancaman seperti kebocoran data, pencurian identitas, hingga pemantauan massif terhadap aktivitas warga menjadi khawatiran realistis. Meskipun UU ini menjamin perlindungan data pribadi melalui Pasal 30, mekanisme pelaksanaannya masih belum jelas dan cenderung bersifat umum.

Kebebasan Informasi vs Pembatasan Akses

Satu sisi lain, UU Satu Data juga diharapkan dapat meningkatkan kebebasan informasi publik. Dengan adanya sistem data terintegrasi, warga diharapkan dapat dengan mudah mengakses informasi publik yang sebelumnya tersebar di berbagai instansi. Namun, dalam kenyataannya, mekanisme akses informasi publik dalam UU ini justru dapat dibatasi melalui berbagai alasan, seperti keamanan nasional, ketertiban umum, atau privasi pihak ketiga.

Ketentuan dalam Pasal 14 ayat (2) memberikan kewenangan kepada penyelenggara sistem untuk menolak permintaan akses data jika dianggap bertentangan dengan kepentingan publik atau melanggar hak pihak lain. Ketentuan yang terlalu luas ini berpotensi disalahgunakan untuk menyembunyikan informasi publik yang seharusnya dapat diakses oleh masyarakat. Risiko "transparansi semu" menjadi sangat nyata di mana informasi yang penting justru tidak dapat diakses dengan alasan-alasan yang tidak jelas.

Kewenangan Luas dan Pasal Karet

Salah satu aspek paling memprihatinkan dalam UU Satu Data adalah adanya pasal-pasal yang bersifat karet atau terlalu luas interpretasinya. Pasal 13 misalnya, memberikan kewenangan luas kepada penyelenggara sistem untuk menetapkan kebijakan mengenai klasifikasi data, pengaturan akses, serta penanganan data. Kewenangan yang terlalu luas ini berpotensi menimbulkan kekacauan dalam implementasi dan meningkatkan risiko penyalahgunaan.

Lebih jauh lagi, Pasal 32 memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk mengatur lebih lanjut melalui peraturan pelaksana (Perpres) dan peraturan menteri (Permen). Meski ini merupakan praktik umum dalam sistem perundang-undangan Indonesia, dalam konteks UU Satu Data yang sangat kompleks dan berdampak luas, ketergantungan pada aturan turunan ini menimbulkan kekhawatiran akan adanya ketidakpastian hukum dan fleksibilitas yang berlebihan dalam penegakan aturan.

Tantangan Implementasi dan Perlindungan Konstitusional

Implementasi UU Satu Data juga dihadapkan pada berbagai tantangan teknis dan institusional. Integrasi data pada skala nasional membutuhkan infrastruktur teknologi yang canggih serta standarisasi data yang konsisten. Selain itu, diperlukan juga mekanisme koordinasi yang efektif antarinstansi pemerintah yang seringkali memiliki budaya organisasi dan sistem data yang berbeda-beda.

Dari perspektif hukum konstitusional, UU Satu Data perlu selaras dengan hak asasi manusia yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945, terutama hak untuk mendapatkan informasi (Pasal 28F) dan hak untuk melindung diri dari kekerasan terhadap diri (Pasal 28G). UU ini seharusnya tidak mengorbankan hak-hak fundamental tersebut demi efisiensi administrasi semata. Perlindungan data pribadi harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan yang dibuat.

Kesimpulan: Perlukan Evaluasi dan Perbaikan

UU Satu Data Indonesia memiliki tujuan yang mulia dalam meningkatkan efisiensi pemerintahan dan layanan publik. Namun, potensi risiko yang terkait dengan privasi data pribadi, kebebasan informasi, serta adanya pasal-pasal karet tidak dapat diabaikan. Penting bagi pemerintah, DPR, serta masyarakat untuk terus memantau implementasi UU ini dan melakukan evaluasi secara berkala.

Perlu ada upaya untuk memperkuat mekanisme perlindungan data pribadi, membatasi kewenangan yang terlalu luas, serta memastikan bahwa prinsip kebebasan informasi tetap terjaga. Tanpa langkah-langkah korektif ini, UU Satu Data berisikan menjadi alat yang lebih efektif untuk kontrol daripada pelayanan publik yang sesungguhnya.