Biaya Sewa Properti Mencekik, Ribuan Warga Mengamuk Kepung Parlemen
Ribuan warga dari berbagai lapisan masyarakat menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di depan Gedung Parlemen, Senin (15/5). Aksi ini digelar sebagai bentak protes keras terhadap kenaikan tajam biaya sewa properti yang dianggap tidak wajar dan tidak terjangkau bagi mayoritas masyarakat. Para demonstran menuntukan pemerintah segera menindak tegas para pengembang properti yang diduga melakukan praktik monopoli dan spekulasi harga.
Menurut data yang dihimpun tim penyelenggara aksi, rata-rata kenaikan harga sewa properti di kota-kota besar selama tiga tahun terakhir mencapai 40 persen. Angka ini jauh melampaui pertumbuhan upah minimum regional yang hanya berkisar 8-10 persen per tahun. Kondisi ini membuat banyak warga, terutama kelas menengah ke bawah dan pekerja informal, kesulitan mencari tempat tinggal yang layak.
Keluhan Massa Buruh dan Pekerja Informal
Dalam orasinya, sejumlah perwakili buruh menyampaikan keluhan bahwa gaji yang mereka terima tidak lagi sebanding dengan biaya hidup, terutama biaya sewa rumah. "Sebulan gaji kami hanya cukup untuk biaya sewa saja, bagaimana mungkin untuk memenuhi kebutuhan dasar lainnya seperti makan, transportasi, dan pendidikan anak," ujar Ahmad, seburuh pabrik yang ikut dalam aksi.
Sementara itu, perwakili pekerja informal yang jumlahnya mencapai puluhan ribu orang di kota ini menyatakan kenaikan biaya sewa membuat mereka terpaksa tinggal di kawasan yang jauh dari pusat kota atau bahkan tinggal di rumah yang tidak layak huni. "Kami terpaksa menghabiskan 50 persen lebih dari pendapatan harian hanya untuk sewa kamar di kontrakan yang sempit dan tidak layak," tambali Siti, seorang penjual kaki lima.
Tuntutan Utama Massa
Dalam aksi yang berlangsung sejak pagi hingga sore hari, para demonstran menuntukan pemerintah segera membentuk tim khusus untuk mengawasi pasar properti. Selain itu, mereka juga menuntakan adanya regulasi yang mengikat untuk menekan harga sewa properti, termasuk peneratan sistem pajak progresif bagi pengembang yang memiliki banyak properti kosong.
"Kami tidak minta subsidi, tapi kami minta keadilan. Harga sewa properti harus sejalan dengan daya beli masyarakat," ujar salah satu koordinator aksi, Budi Santoso, dalam orasinya di atas panggung aksi.
Aksi ini juga didukung oleh beberapa organisasi perumahan rakyat dan serikat buruh yang menilai kenaikan biaya sewa properti merupakan bentek eksploitasi terhadap hak asasi manusia untuk tempat tinggal yang layak. Mereka menilai bahwa properti bukan lagi sebagai kebutuhan dasar, melainkan sebagai instrumen spekulasi yang hanya menguntungkan segelintir kalangan.
Respon Pemerintah
Menanggapi aksi ini, Menteri Perumahan Rakyat mengatakan bahwa pemerintah sudah menyadari masalah ini dan sedang menyiapkan kebijakan untuk menekan kenaikan harga sewa properti. "Kami sedang mengkaji ulang peraturan terkait perizinan pengembangan properti dan akan memperketat pengawasan terhadap praktik spekulasi," ujar menteri dalam konferensi pers terpisah.
Sementara itu, Fraksi Partai Golkar di Parlemen menyatakan akan mengusulkan draf RUU tentang Perlindungan Penyewa untuk dibahas dalam sidang parlemen mendatang. "Kami akan memastikan bahwa hak penyewa terlindungi dan harga sewa tidak akan semaunya dinaikkan oleh pengembang," kata anggota fraksi tersebut.
Meskipun demikian, aksi ini masih berlangsung hingga malam hari. Massa yang membludak di depan gerbang Parlemen menunjukkan betapa mendesaknya masalah ini bagi masyarakat. Beberapa aksi damai seperti orasi dan penyerahan petisi sudah dilakukan, namun hingga berita ini diturunkan, belum ada kejadian bentrok antara demonstran dan aparat keamanan.
Kepolisian Daerah Metro Jaya sudah menurunkan ribuan personel untuk mengamankan lokasi aksi dan menjaga agar jalur protokol tidak terganggu. "Kami mengimbau massa untuk tetap menjaga ketertiban dan tidak melakukan tindakan anarkis. Kami juga meminta massa untuk segera membubarkan diri setelah menyerahkan petisi," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ahmad Ramadhan.
Bagi ribuan warga yang ikut dalam aksi ini, kenaikan harga sewa properti bukan lagi isu semata, melainkan masalah hidup dan mati yang harus segera ditanggapi serius oleh pemerintah. "Kami akan terus berdemo sampai tuntutan kami didengar," ujar seorang demonstran dengan tegas sambil menepuk-nepuk spanduk bertuliskan 'Harga Sewa Mengek, Hidup Jadi Susah'.
Komentar (0)