Dasco Sebut Indonesia Akan Tentukan Rating Sendiri, OJK Buka Suara
Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa Indonesia berencana untuk menentukan peringkat sendiri secara mandiri. Pernyataan ini disampaikan dalam sebuah konferensi pers yang diadakan secara virtual pada hari Rabu (15/11). Menko Airlangga menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya Indonesia untuk meningkatkan kedaulatan ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada lembaga peringkat internasional yang dinilai tidak adil.
Langkah Menuju Kedaulatan Ekonomi
Dalam sambutannya, Menko Airlangga menjelaskan bahwa Indonesia telah mempersiapkan infrastruktur yang diperlukan untuk melakukan penilaian secara mandiri. "Kami percaya bahwa Indonesia memiliki kapasitas untuk menilai kondisi ekonomi kita sendiri tanpa harus bergantung pada lembaga asing yang seringkali tidak memahami konteks lokal," ujarnya. Ia menambahkan bahwa pemerintah telah membentuk tim ahli yang terdiri dari ekonomi, akademisi, dan praktisi keuangan untuk mengembangkan sistem peringkat yang objektif dan transparan.
Langkah ini dianggap sebagai respons terhadap beberapa peringkat yang diberikan oleh lembaga internasional yang menurut pemerintah tidak mencerminkan kondisi ekonomi Indonesia yang sebenarnya. Menko Airlangga menyebutkan bahwa ekonomi Indonesia telah menunjukkan pertumbuhan yang positif dan stabil, namun seringkali tidak tercermin dalam peringkat yang diberikan oleh lembaga asing.
Peran OJK dalam Mengawal Implementasi
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga pengawas keuangan di Indonesia turut membuka suara terkait rencana ini. Ketua OJK, Wimboh Santoso, menyatakan bahwa pihaknya mendukung penuh langkah yang diambil pemerintah untuk mencapai kedaulatan ekonomi. Namun, ia menekankan bahwa sistem peringkat yang akan dikembangkan harus memenuhi standar internasional agar dapat dipercaya oleh para investor global.
"Kami akan memastikan bahwa sistem peringkat yang akan dibangun bersama mempertimbangkan aspek transparansi, akuntabilitas, dan keandalan. Tidak boleh ada bias politik atau kepentingan tertentu yang masuk dalam proses penilaian," jelas Wimboh dalam konferensi pers terpisah. Ia menambahkan bahwa OJK akan bekerja sama dengan Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan untuk merumuskan kerangka kerja yang komprehensif.
Tanggapan Pasar dan Analis
Reaksi terhadap rencana ini bervariasi di kalangan pasar dan analis. Beberapa di antaranya menyambut positif langkah ini sebagai bentuk kedaulatan ekonomi yang perlu diwujudkan. "Ini adalah langkah yang tepat. Indonesia harus mampu menilai dirinya sendiri berdasarkan kondisi yang ada, bukan standar yang mungkin tidak relevan dengan konteks kita," kata seorang analis dari sebuah perusahaan sekuritas Jakarta.
Di sisi lain, ada pula kekhawatiran bahwa peringkat yang ditetapkan sendiri mungkin tidak akan dipercaya oleh pasar internasional. "Tanpa pengakuan dari komunitas internasional, peringkat yang kita buat sendiri mungkin tidak akan memiliki dampak signifikan dalam menarik investasi asing," ujar seorang ekonom dari sebuah universitas swasta.
Perspektif Historis dan Global
Isu peringkat ekonomi sebenarnya bukan hal baru dalam diskusi ekonomi global. Beberapa negara telah mencoba mengembangkan sistem peringkat alternatif untuk mengurangi ketergantungan pada lembaga asing seperti Moody's, S&P, dan Fitch. Contohnya, China telah mengembangkan peringkat kredit domestiknya sendiri meskipun masih banyak yang menggunakan peringkat internasional sebagai acuan utama.
Indonesia sendiri sebelumnya pernah mengalami penurunan peringkat oleh lembaga internasional yang berdampak pada penguatan mata uang dan penurunan minat investor. Menko Airlangga menyebutkan bahwa insiden-insiden seperti ini yang mendorong pemerintah untuk lebih proaktif dalam menentukan peringkat sendiri.
Roadmap Implementasi
Dalam roadmap yang telah disusun, pemerintah berencana untuk mengimplementasikan sistem peringkat mandiri secara bertahap. Tahap pertama akan dimulai dengan penilaian sektor perbankan dan pasar modal yang merupakan fondasi ekonomi Indonesia. Setelah itu, sistem akan diperluas ke sektor-sektor lainnya seperti infrastruktur, manufaktur, dan jasa keuangan.
Untuk memastikan keandalan, pemerintah berencana untuk melakukan benchmarking dengan beberapa negara yang telah sukses mengembangkan sistem serupa. "Kami akan belajar dari pengalaman negara lain yang telah melangkah serupa. Tujuannya adalah untuk membuat sistem yang tidak hanya independen, tetapi juga kompetitif di kancah internasional," kata Menko Airlangga menutup konferensi persnya.
Komentar (0)