Desakan Penanganan Serius Karhutla Menggema dalam Demo di Monas
Ribuan warga menggelar aksi demonstrasi di area Monas, Jakarta, Minggu (15/10) untuk menuntut pemerintah menangani serius isu kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang semakin marak di beberapa wilayah di Indonesia. Aksi ini digelar dengan berbagai orasi dan penandatanganan petisi yang akan disampaikan ke DPR RI dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Koordinator aksi, Ahmad Rizki, menyatakan bahwa demo ini adalah bentuk keprihatinan warga terhadap penanganan karhutla yang dinilai masih belum maksimal. Menurutnya, setiap tahun Indonesia selalu dihadapkan pada masalah kebakaran hutan dan lahan, namun solusi yang ditawarkan pemerintah terkesan hanya sebatas reaktif.
"Kita melihat setiap tahun kebakaran terjadi, korban jiwa dan kerugian ekonomi begitu besar, namun tidak ada solusi jangka panjang yang konkret. Kita meminta pemerintah tidak hanya fokus pada penanggulangan semata, tetapi perlu ada upaya pencegahan yang komprehensif," ujar Rizki dalam orasinya.
Kebakaran di Berbagai Wilayah
Data yang dihimpun oleh koalisi LSM yang ikut dalam aksi menunjukkan bahwa sejak Januari hingga Oktober 2023, terdapat 1.831 titik kebakaran hutan dan lahan yang tersebar di 25 provinsi. Provinsi dengan jumlah titik kebakaran terbanyak adalah Riau, Kalimantan Barat, dan Sumatera Selatan.
Dalam aksi tersebut, para demonstran membawa spanduk bertuliskan berbagai pesan kritik terhadap pemerintah. Beberapa di antaranya menyebutkan "Hentikan Kebakaran, Hentikan Korupsi Kehutanan" dan "Kami Menuntut Tanggung Jawab, Bukan Janji Kosong".
Salah satu peserta aksi, Siti Aminah, warga dari Riau, menceritakan pengalamannya langsung dampak kebakaran hutan. Menurutnya, setiap musim kemarau, warga di daerahnya selalu terancam kabut asap yang sangat pekat.
"Setiap tahun sama saja. Anak-anak tidak bisa bersekolah, orang dewasa tidak bisa bekerja, dan kesehatan terganggu. Ini sudah jadi siklus yang tidak ada habisnya. Pemerintah harus bertanggung jawab," keluh Siti yang mengenakan masker saat berorasi.
Tuntutan Utama Demonstran
Dalam aksi yang berlangsung sekitar tiga jam tersebut, para demonstran menuntut beberapa hal. Pertama, pemerintah diminta menegakkan hukum secara tegas terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pembukaan lahan dengan cara pembakaran.
Kedua, mereka menuntut pemerintah meningkatkan koordinasi antarinstansi dan dengan pemerintah daerah dalam penanganan karhutla. Demonstran menilai koordinasi yang buruk menjadi salah satu penyebab masalah ini sulit diatasi.
Ketiga, para demonstran meminta pemerintah mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk program penanggulangan karhutla, khususnya untuk peningkatan kapasitas pemadam kebakaran dan sistem pemantauan dini.
Menanggapi aksi tersebut, Juru Bicara KLHK, Agus Wibowo, menyatakan pemerintah sudah berupaya maksimal dalam mengatasi masalah karhutla. Menurutnya, pemerintah telah menerapkan berbagai strategi pencegahan dan penanggulangan.
"Kami sudah melakukan berbagai langkah, mulai dari penegakan hukum hingga program-restorasi gambut. Kami juga terus meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat," kata Agus melalui pesan singkat.
Reaksi dari Kalangan Lain
Aksi ini juga mendapat respons dari kalangan akademisi dan praktisi lingkungan. Prof. Dr. Budi Santoso, ahli dari Institut Pertanian Bogor (IPB), menilai penanganan karhutla memang memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif.
"Kebakaran hutan dan lahan bukanlah masalah semata, tetapi bagian dari masalah yang lebih besar yaitu pengelolaan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan. Dibutuhkan kebijakan yang holistik melibatkan berbagai pihak," jelas Prof. Budi.
Sementara itu, Koordinator Relawan Jaga Api, Herman Wijaya, menyatakan dukungannya terhadap aksi tersebut. Ia menambahkan bahwa aksi seperti ini penting untuk menekan pemerintah agar lebih serius dalam menangani masalah ini.
"Kami sebagai relawan yang terjun langsung ke lapangan merasakan betapa sulitnya mengatasi karhutla dengan sistem yang ada. Aksi seperti ini bisa menjadi pemicu perubahan," ujar Herman.
Aksi demonstrasi di Monas berakhir dengan penyerahan petisi yang berisi tuntutan para demonstran kepada perwakilan DPR RI dan KLHK. Para peserta aksi berjanji akan terus mengawasi pelaksanaan tuntutan tersebut hingga ada perubahan yang nyata dalam penanganan karhutla di Indonesia.
Komentar (0)