Gubernur Kalbar Dukung Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla

Gubernur Kalbar Dukung Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla

Gubernur Kalbar Sutarmidji mendukung penuh langkah Polri menetapkan 20 perusahaan sebagai tersangka dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Kalimantan Barat. Pernyataan tersebut disampaikan Gubernur usai melakukan rapat koordinasi dengan pihak kepolisian dan Satuan Tugas Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Satgas Karhutla) di Kantor Gubernur, Kamis (15/9/2023).

Dalam kesempatan itu, Sutarmidji menegaskan bahwa pemerintah provinsi bersama pihak kepolisian akan terus melakukan penindakan tegas terhadap pelaku pembukaan lahan secara ilemal yang diyakini menjadi pemicu utama terjadinya karhutla di wilayahnya. "Kami mendukung tegas langkah Polri dalam menetapkan korporasi sebagai tersangka. Ini menunjukkan komitmen pemerintah dan kepolisian untuk memberikan hukuman seberat-beratnya bagi mereka yang merusak lingkungan," ujar Sutarmidji.

Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan

Menurut data dari Satgas Karhutla Kalbar, sejak Januari hingga September 2023, tercatat sebanyak 1.284 titik kebakaran hutan dan lahan dengan total area terbakar mencapai 28.542 hektar. Kebakaran ini menyebabkan dampak signifikan terhadap kesehatan masyarakat, ekonomi, dan ekosistem di wilayah tersebut.

"Kebakaran hutan dan lahan tidak hanya menyebabkan kerugian ekologis, tetapi juga berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat. Asap tebal dari kebakaran telah menyebabkan peningkatan kasus ISPA dan gangguan pernapasan lainnya, terutama pada anak-anak dan lansia," jelas Kepala Dinas Kesehatan Kalbar, dr. H. Rudi Hermawan, M.Kes.

Secara ekonomi, kabut asap yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Barat telah mengganggu aktivitas perekonomian, terutama sektor pariwisata dan perikanan. Selain itu, kebakaran juga mengakibatkan kerugian pada areal perkebunan milik warga dan perusahaan.

Tindakan yang Dilakukan Pemerintah

Gubernur Sutarmidji menjelaskan bahwa pemerintah provinsi telah berupaya maksimal untuk menanggulangi karhutla dengan melakukan berbagai macam langkah preventif dan kuratif. "Kami telah melakukan penyuluhan kepada masyarakat dan pelaku usaha tentang bahaya pembukaan lahan dengan cara membakar. Selain itu, kami juga telah membangun sistem pemantauan dini menggunakan teknologi drone dan satelit untuk mendeteksi adanya titik api sejak dini," ujarnya.

Pemerintah provinsi juga telah memperkuat koordinasi dengan TNI/Polri, BPBD, serta instansi terkait lainnya dalam penanggulangan karhutla. Sejumlah pos pemantauan juga telah dibangun di sejumlah titik rawan kebakaran untuk mempercepat respons jika terdeteksi adanya titik api.

Reaksi dari Korporasi Tersangka

Dari sisi korporasi yang telah ditetapkan sebagai tersangka, sejumlah perusahaan membantah tuduhan bahwa mereka terlibat dalam pembukaan lahan secara ilegal. "Kami menyesalkan langkah Polri yang menetapkan kami sebagai tersangka sebelum melalui proses investigasi yang lengkap dan adil. Kami selalu beroperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku," ujar seorang perwakilan perusahaan yang namanya tidak disebutkan.

Sementara itu, Juru Bicara Polri, Brigadir Jenderal Polisi Ahmad Ramadhan, mengatakan bahwa penetapan tersangka dilakukan setelah tim penyidik melakukan penyelidikan intensif dan mengumpulkan bukti-bukti yang cukup. "Kami telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan mengumpulkan bukti teknis yang menunjukkan adanya keterlibatan perusahaan-perusahaan tersebut dalam aktivitas yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan," jelas Ramadhan.

Tantangan di Masa Depan

Meskipun pemerintah dan kepolisian telah menunjukkan komitmen tegas dalam penanganan karhutla, tantangan masih sangat besar terutama mengatapi praktik pembukaan lahan secara ilegal yang masih terjadi di beberapa wilayah. "Kami menyadari bahwa penindakan tegas saja tidak cukup. Perlu adanya perubahan paradigma dalam pengelolaan lahan dan hutan di Kalimantan Barat," tambah Gubernur Sutarmidji.

Untuk itu, pemerintah provinsi berencana memperkuat kolaborasi dengan pihak swasta dan masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan. "Kami akan mendorong program restorasi lahan dan hutan serta memberikan edukasi secara intensif kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan," pungkasnya.